PPID Desa

Layanan Informasi Publik

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, setiap warga berhak memperoleh informasi publik dari Pemerintah Desa Gegarang. PPID Desa bertugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani permohonan informasi tersebut.

Atasan PPID

Kepala Desa Gegarang

PPID Desa

Sekretaris Desa Gegarang

Jam Layanan

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Ajukan Permohonan Informasi

Pilih kategori “Permintaan Informasi” pada formulir aspirasi, atau datang ke Kantor Desa.

Isi Formulir

Prosedur Permohonan Informasi

1Pemohon mengajukan permohonan informasi secara lisan di Kantor Desa atau tertulis melalui formulir online.
2Petugas PPID mencatat permohonan dan memberikan nomor pendaftaran.
3PPID memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.
4Jika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID (Kepala Desa) dalam 30 hari kerja.
5Jika keberatan tidak diselesaikan, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Aceh.

Daftar Informasi Publik

Informasi Berkala

Wajib diumumkan secara rutin (minimal 6 bulan sekali)

Profil Desa (sejarah, wilayah, struktur organisasi)
Informasi umum tentang Desa Gegarang.
Lihat →
APBDes dan Realisasi Anggaran
Anggaran pendapatan dan belanja desa beserta realisasinya.
Lihat →
Peraturan Desa & Keputusan Kepala Desa
Produk hukum desa yang berlaku.
Lihat →
RPJMDes dan RKPDes
Dokumen perencanaan pembangunan desa.
Lihat →
Daftar Aparatur Desa
Nama dan jabatan perangkat desa.
Lihat →

Informasi Serta Merta

Diumumkan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak

Informasi Bencana & Keadaan Darurat
Pengumuman segera tentang bencana, wabah, atau gangguan keamanan.
Lihat →

Informasi Setiap Saat

Tersedia dan dapat diminta kapan saja

Risalah Rapat & Musyawarah Desa
Notulen Musdes, rapat BPD, dan rapat perangkat.
Lihat →
Standar & Prosedur Pelayanan
Persyaratan dan alur layanan administrasi desa.
Lihat →

Informasi Dikecualikan

Tidak dapat diberikan sesuai Pasal 17 UU KIP

Data pribadi warga (NIK, KK, data kesehatan)
Dilindungi Pasal 17 UU KIP dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.